bogorplus.id – Belakangan ini, media sosial dan mesin pencari Google diramaikan oleh isu mengenai kemungkinan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada tahun ini. Isu tersebut semakin hangat diperbincangkan karena ada spekulasi mengenai persentase kenaikan gaji yang mencapai 16%.
Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PANRB), Rini Widyantini, telah membantah kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, tidak ada diskusi resmi mengenai kenaikan gaji ASN.
“Saya belum pernah ada diskusi. Nanti perlu ada diskusi dengan kementerian keuangan. Jadi nggak bisa langsung nampak besarannya,” ujar Rini saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, pada Selasa (22/4/2025).
Rini mengakui bahwa rencana kenaikan gaji PNS memang tercantum dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, tetapi menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak memuat angka pasti mengenai persentase kenaikannya. Menurutnya, Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan harus bekerja sama dan berdiskusi guna merumuskan rencana tersebut, sehingga ia sendiri belum bisa memastikan apakah kenaikannya akan mencapai 16%.
Sebagai informasi tambahan, tahun 2024 lalu, pemerintah telah menaikkan gaji ASN sebesar 8%, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Januari 2024. Untuk rencana kenaikan gaji ASN di tahun 2025, hal ini terdapat dalam KEM-PPKF 2025, di mana pemerintah mencantumkan fokus kebijakan belanja pegawai pada tahun mendatang yang akan diarahkan pada empat aspek, salah satunya adalah gaji PNS.
Suharso Monoarfa, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, menyampaikan bahwa kenaikan gaji ASN akan dilakukan secara bertahap. Khususnya, peningkatan kesejahteraan bagi ASN akan diprioritaskan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, serta anggota TNI dan Polri.
“Kenaikan gaji aparatur sipil negara terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, serta TNI dan Polri akan dilakukan secara bertahap,” jelas Suharso dalam konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat (16/8).
Di kesempatan berbeda, saat masih menjabat di Kabinet Indonesia Maju, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga pernah menyampaikan bahwa keputusan mengenai apakah gaji PNS akan naik atau tidak akan diumumkan oleh Prabowo, yang akan memimpin pemerintahan berikutnya.
“Nanti Presiden terpilih akan menyampaikan ya,” ungkap Sri Mulyani ketika dikonfirmasi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (5/8/2024) yang lalu.
