bogorplus.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa gaji ke-13 untuk para pegawai negeri sudah mulai disalurkan. Gaji ke-13 ini akan diberikan kepada ASN baik pusat maupun daerah, anggota TNI, Polri, dan para pensiunan. Total dana yang dialokasikan mencapai Rp 49,3 triliun.
“Gaji ke-13 cair mulai Juni ini. Anggaran Rp49,3 triliun, termasuk untuk ASN pusat maupun daerah, TNI, Polri, pensiunan,” jelasnya di Kantor Presiden, Senin (2/6).
Ia berharap pencairan gaji ke-13 ini dapat mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi domestik agar tetap berada di sekitar 5 persen pada kuartal kedua 2025.
Sri Mulyani juga menambahkan bahwa selain gaji ke-13, untuk menjaga kestabilan ekonomi, pemerintah akan mengalokasikan Rp24,44 triliun guna mendukung berbagai program sosial dan ekonomi pada bulan Juni hingga Juli 2025.
Ia menjelaskan bahwa alokasi anggaran ini dilakukan untuk mengurangi dampak tekanan geopolitik dan geoekonomi yang terjadi secara global serta berpengaruh kepada Indonesia belakangan ini.
“Pemerintah terus melihat dan mempelajari dan berupaya untuk memitigasi risiko global tersebut. Berbagai langkah dilakukan terutama yang menggunakan APBN akan berlandaskan Undang-undang,” tuturnya.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa dari keseluruhan anggaran tersebut, Rp 23,59 triliun bersumber dari APBN, sementara Rp 0,85 triliun berasal dari sumber Non-APBN.
Ia menambahkan bahwa anggaran tersebut akan disalurkan untuk beberapa keperluan.
1. Subsidi Transportasi Umum
Pemerintah memberikan potongan harga tiket transportasi umum selama masa libur sekolah dengan total anggaran sebesar Rp 0,94 triliun dengan kementerian yang bertanggung jawab adalah Kemenkeu, Kemen BUMN, dan Kemenhub.
- Potongan harga tiket kereta api sebesar 30 persen.
- Potongan harga tiket pesawat (PPN DTP) sebesar 6 persen.
- Potongan harga tiket angkutan laut sebesar 50 persen.
2. Subsidi Tol
Potongan tarif tol sebesar 20 persen yang ditargetkan untk 110 juta kendaraan selama libur sekolah dengan total alokasi Rp 0,65 triliun (sumber Non-APBN).
3. Bantuan Pangan dan Kartu Sembako
Tambahan dana untuk Kartu Sembako sebesar Rp 200 ribu per bulan dan bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan yang akan diberikan kepada 18,3 juta KPM pada bulan Juni dan Juli 2025. Total anggaran yang dialokasikan adalah Rp 11,93 triliun.
4. Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Bantuan sebesar Rp 300 ribu diberikan kepada 17,3 juta pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta serta 288 ribu guru honorer. Penyaluran akan dilakukan pada bulan Juni 2025 dengan total dana Rp 10,72 triliun.
5. Perpanjangan Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Diskon sebesar 50 persen selama 6 bulan untuk pekerja di sektor padat karya dengan total anggaran mencapai Rp 0,2 triliun (sumber Non-APBN).
