bogorplus.id – Ketua Pusat Prasejarah dan Studi Austronesia Indonesia, Harry Truman Simanjuntak, menolak untuk memakai istilah ‘sejarah resmi’ dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang dipimpin oleh Kementerian Kebudayaan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.
Istilah ini merupakan salah satu alasan mengapa profesor arkeologi ini memutuskan untuk keluar dari tim tersebut tidak lama setelah dibentik pada bulan Januari yang lalu.
Harry Truman menjelaskan bahwa istilah ‘sejarah resmi’ akan menjadi bahan perdebatan meskipun disusun oleh para pakar. Dia berpendapat bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia seharusnya merupakan pembaruan dari versi yang ada berdasarkan penemuan-penemuan yang telah dilakukan.
“Sejak kapan pemerintah memiliki kuasa dan kewenangan untuk menulis sejarah resmi, sedangkan versi lain tidak dikatakan resmi,” ungkapnya dengan rasa heran saat dihubungi, Jumat (23/5/2025).
Truman juga menyatakan ketidaksukaannya terhadap isi kerangka yang telah ditetapkan untuk volume pertama. Dia sebenarnya berperan sebagai editor untuk bagian ini.
Dia mengungkapkan bahwa bab pertama dalam volume satu tidak menggunakan istilah ‘prasejarah’, melainkan ‘sejarah awal’.
“Dari sudut keilmuan, ini sudah salah. Sejarah itu setelah mengenal tulisan, kalau awal sejarah kita adalah periode Hindu-Budha, dan itu bukan prasejarah,” jelasnya.
Aspek lain yang sulit diterima oleh Truman adalah bahwa istilah yang digunakan harus melalui konsultasi dan mendapat persetujuan dari menteri. Dia juga menilai bahwa penulisan sejarah ini direncanakan akan dihentikan hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang menurutnya berpotensi menciptakan bias dalam penulisan sejarah.
“Terlebih lagi yang bersangkutan (Jokowi) masih hidup dan baru satu tahun lepas dari jabatannya,” ujarnya.
