bogorplus.id – Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri menyelenggarakan sesi diskusi mengenai indeks Survei Persepri Integritas (SPI) Polri. Polri menganggap SPI sebagai instrumen yang sangat penting untuk proses evaluasi.
Diskusi ini memiliki judul ‘Forum Konsultasi Publik (FKP)’ dan berlangsung di Orchardz Hotel Jayakarta, Jakarta Pusat, Kamis (22/5/2025). Kegiatan ini menekankan betapa pentingnya SPI untuk mendukung perubahan dalam pengawasan internal dan membangun kepercayaan masyarakat melalui penerapan teknologi dan keterbukaan terhadap masukan dari publik.
Acara tersebut dihadiri oleh banyak perwakilan dari unit strategis Polri, termasuk auditor madya, Birowassidik Bareskrim, Divpropam, dan petugas pengawasan daerah, yang membahas dua topik utama, yaitu hasil evaluasi SPI 2024 dan penguatan sistem pengawasan dengan aplikasi terbaru.
Pada kesempatan ini, Ahli Madya SPI dari KPK RI, Fachruddin Putra, mengungkapkan bahwa penurunan indeks PSI Polri terutama disebabkan oleh lemahnya sistem pencegahan korupsi pada posisi-posisi strategis dan kurangnya efektivitas program anti-korupsi saat ini. Namun, peningkatan penilaian dari responden eksternal atau masyarakat menunjukkan bahwa upaya untuk transparansi layanan mulai memberikan hasil yang positif.
Sebagai tindak lanjut, Polri melalui Itwasum telah merencanakan Rencana Tindak Lanjut (RTL) SPI 2024 dan menargetkan untuk meningkatkan indeks menjadi 74.52 pada tahun 2025.
“SPI bukan sekadar angka, melainkan peta jalan untuk memperbaiki tata kelola institusi secara holistik,” ujarnya.
Dalam sesi teknis, Yono Maulana memperkenalkan fitur terbaru dari aplikasi E-Audit dan Dumas Presisi yang dikembangkan untuk meningkatkan akurasi dalam pengawasan serta respons terhadap pengaduan masyarakat. Pembaruan ini mencakup penggunaan teknologi AI dan sistem autentikasi dua faktor (2FA) guna menjamin keamanan data serta transparansi dalam proses.
Kapolri melalui Itwasum Polri juga telah memerintahkan semua jajaran untuk berpatisipasi aktif dalam pengumpulan data responden SPI 2025, baik dari dalam organisasi/personel Polri maupun dari luar/masyarakat. Langkah ini dianggap sejalan dengan komitmen Polri untuk membuka ruang evaluasi demi memastikan program perbaikan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Kami menyadari tantangan ke depan, tetapi komitmen Polri untuk bertransformasi tidak akan surut. SPI dan inovasi teknologi pengawasan menjadi fondasi kami menuju institusi yang lebih adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi publik,” tambahnya.
