bogorplus.id – Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto, menyatakan bahwa jumlah Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang disalurkan mulai bulan Juni ini, akan lebih lebih rendah dibanding jumlah yang diberikan pemerintah selama masa pandemi Covid-19.
Pada waktu itu, nilai BSU yang diberikan adalah sebesar Rp 600.000 untuk pekerja yang memenuhi syarat mempunyai gaji maksimal Rp 3,5 juta, terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, serta tidak menerima program kartu prakerja, bantuan keluarga harapan, dan bantuan produktif bagi usaha mikro.
“Tidak, (besarannya) lebih kecil (dari Rp 600.000),” ungkap Airlangga saat menjawab pertanyaan dari wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Sabtu (24/5/2025), seperti yang dilansir oleh Kompas.com
Namun, Airlangga belum memberikan keterangan mengenai besaran BSU yang akan diluncurkan pada tanggal 5 Juni nanti.
Di samping pekerja dengan upah minimum provinsi (UMP) hingga Rp 3,5 juta, BSU juga akan diperuntukkan bagi guru honorer.
Bantuan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah juga akan memperpanjang program pengurangan biaya iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk pekerja di sektor yang pada karya.
Kebijakan itu akan resmi dimulai pada tanggal 5 Juni 2025.
“Stimulus yang saat ini sedang difinalisasi dan direncanakan akan diluncurkan pada 5 Juni tersebut diharapkan akan mampu mendongkrak konsumsi masyarakat,” kata Airlangga dalam rilis persnya, Jumat (23/5/2025).
Airlangga menjelaskan bahwa insentif ekonomi di Triwulan II 2025 sangat penting, mengingat telah berlalu hari-hari besar seperti Natal dan Tahun Baru yang biasanya meningkatkan konsumsi masyarakat.
Stimulus itu disusun agar pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua tetap berada dalam kisaran 5 persen.
Masa libur sekolah yang disertai dengan pemberian gaji ke-13 akan menjadi momentum yang signifikan untuk meningkatan daya beli masyarakat.
Airlangga menyampaikan bahwa ada total 6 paket stimulus yang berbasis konsumsi domestik, dengan fokus pada peningkatan aktivitas masyarakat di sektor transportasi, energi, hingga bantuan sosial.