bogorplus.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akhirnya kembali meraih predikat tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Pencapaian ini, setelah tiga tahun berturut-turut Pemkab Bogor hanya mengantongi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, kepada Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, di Auditorium Kantor BPK Jawa Barat, Bandung, Senin (26/5).
“Setelah terakhir kali mendapat WTP pada 2020, lalu tiga tahun berturut-turut hanya WDP, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali membuktikan bahwa kami serius dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas KKN,”ujarnya.
Menurut Rudy, keberhasilan ini bukan semata capaian administratif, melainkan cerminan dari semangat kolektif seluruh jajaran Pemkab Bogor untuk bangkit dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
“Hari ini adalah momentum kebangkitan. Kita mulai bekerja dengan hati. Jalankan setiap program sesuai aturan, dan yakini bahwa Bogor bisa menjadi lebih istimewa,”tuturnya.
Rudy pun tak lupa mengapresiasi kerja keras semua pihak, dari jajaran OPD, ASN, hingga masyarakat yang mendukung terciptanya laporan keuangan yang akuntabel dan profesional.
“Di balik capaian ini, ada sosok-sosok yang mungkin tidak terlihat—dari tukang kopi hingga petugas kebersihan. Ini bukti bahwa setiap peran penting,” tambahnya.
Ke depan, Pemkab Bogor berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari BPK dalam waktu 60 hari.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar WTP ini bukan hanya prestasi sesaat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, turut memberikan penghargaan atas kerja keras Pemkab.
“Ini bukan hanya simbol, tapi bukti nyata komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab,”tuturnya.
Sastra berharap, pencapaian ini menjadi motivasi tambahan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pembangunan yang adil dan merata.
BPK: WTP Bukan Sekadar Label
Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, menjelaskan bahwa pemeriksaan keuangan bertujuan memberikan opini profesional atas kewajaran laporan keuangan.
“Pemeriksaan ini bukan untuk mencari-cari kesalahan. Tapi jika ditemukan penyimpangan, tentu akan kami cantumkan, terutama jika berdampak pada potensi kerugian negara,” jelasnya.
Menurut Eydu, kembalinya opini WTP ke tangan Pemkab Bogor menjadi tonggak penting untuk memperkuat pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
