bogorplus.id – Dalam upaya meningkatkan partisipask masyarakat, khususnya dalam keluarga, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Dit. Permas) berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bogor menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas.
Mengangkat tema ‘Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi’ acara ini dilaksanakan di Ruang Kinanti, Hotel Salak The Heritage, Jl. Ir. Haju Juanda, Kota Bogor, Senin (26/5/2025).
Dalam acara tersebut hadir Kepala Satuan Tugas 3 KPK, Friesmount Wongso, Pejabat Sekretaris Daerah Kota Bogor, Hanafi beserta istri, serta 42 peserta dan pasangan mereka yang berasal dari Pejabat Eselon II dan III di Kota Bogor.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menekankan pentingnya membangun integritas yang dimulai dari keluarga sebagai dasar utama dalam menjalankan pelayanan publik dengan baik. Ia mengatakan bahwa membangun integritas tidak hanya perlu dilakukan di tempat kerja, tetapi juga harus berakar dari rumah dan keluarga.
“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengingatkan kembali bahwa setiap individu di Pemkot Bogor memiliki tanggung jawab besar untuk melayani masyarakat secara maksimal, dan itu hanya bisa dilakukan jika ditunjang oleh keluarga yang kuat,” ungkap Dedie Rachim.
Menurutnya, keluarga yang tangguh dan jujur akan menghasilkan individu-individu yang mempunyai tanggung jawab moral dalam menjalankan amanah sebagai pelayan publik.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah menghadapi tugas besar di depan, sehingga penting untuk menjaga integritas dan menjauhi gaya hidup berlebihan atau flexing yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengingatkan bahwa tidak ada ruang bagi praktik menyimpang, terutamanya mencari materi dari sumber yang tidak sah,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Satuan Tugas 3 KPK, Friesmount Wongso, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi dari lingkup terkecil, yaitu keluarga.
“Kita mengharapkan keluarga bisa menjadi pengawas pertama ketika pasangannya menjabat agar hidup lebih baik dengan hal-hal yang halal, menjalankan amanah dari masyarakat, dan hidup sederhana tanpa menampilkan gaya hidup berlebihan,” jelas Friesmount.
Ia juga menyoroti bahwa tekanan dalam keluarga, baik dari sisi finansial maupun gaya hidup, sering kali menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, KPK bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendorong budaya integritas yang lebih luas.
Melalui kolaborasi ini, Pemkot Bogor dan KPK berkomitmen untuk terus memperkuar budaya antikorupsi secara berkelanjutan.
