bogorplus.id – Pengemudi ojek online (ojol) berencana untuk mengadakan demonstrasi dan secara serentak menonaktifkan aplikasi mereka besok. Kelompok dari Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia akan mengajukan beberapa tuntutan pada aksi ini.
Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, menyatakan bahwa unjuk rasa ini akan melibatkan pengendara sepeda motor dan mobil. Ia menyebutkan bahwa para pengemudi ojek dan taksi online yang akan berpartisipasi berasal dari berbagai daerah.
“Diperkirakan akan dihadiri lebih dari 25 ribu massa ojol dari berbagai penjuru kota di Jawa dan sebagian Sumatera serta Jabodetabek yang secara bergelombang telah masuk wilayah Jakarta, dan bergabung di beberapa titik-titik basecamp komunitas ojol di 5 wilayah Jakarta,” ungkap Igun dalam siaran persnya, Senin (19/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa pada aksi besok, para pengemudi ojek dan taksi online akan menolak menerima pesanan dengan cara mematikan aplikasi. Asosiasi Ojol Garda Indonesia ingin masyarakat tidak melakukan pemesanan pada Selasa (20/5.2025) besok.
“Serta akan dilakukannya pelumpuhan pemesanan penumpang, pemesanan makanan dan pengiriman barang melalui aplikasi secara massal dengan cara mematikan aplikasi pada hari Selasa, 20 Mei 2025 mulai jam 00.00 sampai dengan jam 23.59 WIB,” katanya.
Dia mengungkapkan bahwa demonstrasi ini bertujuan untuk mendesak pemerintah sebagai pengatur untuk mengambil tindakan terkait pelanggaran regulasi yang terjadi sejak tahun 2022. Dia menyatakan bahwa aksi besok merupakan puncak dari kekecewaan para pengemudi online.
Para pengemudi ojol akan berkumpul di lima lokasi, yaitu Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Merdeka, DPR RI, Kantor Aplikasi, dan semua tempat yang terkait dengan perusahaan aplikasi. Aksi ini akan dimulai pada pukul 13.00 WIB dan akan berlanjut sampai tuntutan mereka diterima.
“Sudah berkali-kali kami aksi damai namun semuanya seperti dianggap remeh oleh Pemerintah maupun aplikator sehingga pihak aplikator makin menjadi-jadi membuat program-program hemat dan prioritas bagi pengemudi online yang sangat merugikan pengemudi online, sehingga aksi kali ini mungkin kami harus lebih keras aksinya,” paparnya.
Berikut adalah tuntutan dari para pengemudi ojol:
- Presiden RI dan Menteri Perhubungan diminta untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi pemerintah RI / Permenhun PM No. 12 tahun 2019, Kepmenhub KP No. 1001 tahun 2022;
- DPR RI Komisi V diminta untuk mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kemenhub, Asosiasi, dan Aplikator;
- Mengurangi potongan aplikasi menjadi 10%;
- Merevisi tarif penumpang (menghapus aceng, slot, hemat, prioritas, dan lain-lain); dan
- Menetapkan tarif untuk layanan makanan dan pengiriman barang, melibatkan Asosiasi, Regulator, Aplikator, dan YLKI.
