Bogorplus.id – Program Barak Militer yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendapat kritik dari anggota Komisi X DPR RI Fraksi PAN, Verrel Bramasta.
Dalam unggahan tersebut, Verrel menyuarakan kekhawatiran atas pendekatan militeristik yang diterapkan dalam pembinaan siswa di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
Ia menyoroti, banyak perilaku menyimpang pada remaja bukan semata karena kurangnya disiplin, melainkan faktor-faktor kompleks seperti tekanan keluarga, kondisi mental, dan beban sosial.
“Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda,” tulis Verrel dalam unggahannya.
Menurutnya, pengalaman dan tekanan mental yang dialami anak-anak selama berada di lingkungan militer bisa berdampak pada psikologis mereka.
“Saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh,” jelasnya.
Kritik dari Verrel ini tidak dibiarkan begitu saja. Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Bin Zein, atau yang akrab disapa Om Zein, dengan cepat memberikan tanggapan.
Menurutnya, Verrel seharusnya datang langsung ke lapangan untuk melihat proses program tersebut sebelum melontarkan kritik dari kejauhan.
“Kalau dia turun langsung, dia akan tahu. Tahu kenapa dibawa ke barak militer, tahu bagaimana pembinaannya,” tegas Om Zein.
Ia menyatakan, program ini disusun dengan tujuan jelas: untuk membina siswa-siswa yang dinilai memiliki perilaku menyimpang dan sulit dibina di lingkungan sekolah biasa.
“Jangan tanya ke orang tua pengamat, tapi tanya yang menitipkan langsung, dipaksa atau tidak?” lanjutnya.
Program yang menjadi polemik ini sendiri merupakan bagian dari inisiatif pembinaan karakter yang dilakukan melalui kerja sama dengan Resimen Artileri Medan 1/Sthira Yudha, Batalyon Armed 9 yang berlokasi di Bungursari, Purwakarta.
Dalam implementasi pertamanya, sebanyak 39 siswa tingkat SMP dikirim ke markas militer pada Kamis, 1 Mei 2025.
Kriteria siswa yang dikirim didasarkan pada perilaku menyimpang seperti tawuran, kecanduan game online, merokok, mabuk, hingga penggunaan knalpot brong.
Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor: 43/PK.03.04/KESRA, yang menjelaskan teknis dan kriteria peserta program.
