bogorplus.id – Konferensi ke-19 dari Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) diadakan di DPR. Agenda utama dari konferensi ini adalah untuk menetapkan topik dan menegaskan tema serta substansi yang akan dibahas dalam forum parlemen OKI.
PUIC ke-19 berlangsung di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, pada 12-15 Mei 2025. Pertemuan PUIC ini selama lima hari dihadiri oleh delegasi dari 37 negara anggota OKI.
Ketua BKSAP DPR, Mardani Ali Sera, menyatakan pada hari pertama konferensi bahwa agenda yang ditetapkan adalah tema ‘Tata Kelola yang Baik dan Kelembagaan yang Kuat sebagai Pilar Ketahanan’ melalui rapat komite tetap. Acara ini menegaskan posisi Indonesia sebagai pusat diplomasi bagi parlemen dunia Islam.
“Momentum ini menandai peran strategis Indonesia sebagai pusat diplomasi parlemen dunia Islam, dan menegaskan komitmen DPR RI dalam memperkuat nilai-nilai tata kelola yang baik dan kelembagaan yang kuat sebagai fondasi utama ketahanan global,” ungkap Mardani kepada media pada Senin (12/5/2025).
Rapat komite tetap PUIC ke-19 juga membahas penguatan parlemen melalui transparansi serta akuntabilitas. Mardani menjelaskan bahwa sidang PUIC adalah platform penting bagi negara-negara anggota untuk menyatukan visi dan meningkatkan solidaritas dalam menghadapi berbagai tantangan modern.
“Mulai dari konflik berkepanjangan seperti di Palestina, perubahan iklim, hingga ketimpangan ekonomi dan krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara,” tuturnya.
Pertemuan ini bertepatan dengan peringatan 25 tahun PUIC yang membahas rencana untuk mendukung masyarakat yang menjadi kelompok rentan. Mardani mendorong anggota PUIC untuk mengambil tindakan nyata dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
“Indonesia mendesak seluruh anggota PUIC untuk mengambil tindakan nyata melalui diplomasi parlementer, solidaritas kemanusiaan, serta dukungan terhadap proses hukum internasional untuk menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel guna menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina,” jelasnya.
Mardani menambahkan bahwa PUIC harus berperan dalam menjembatani perdamaian untuk negara-negara yang sedang dilanda konflik. Dukungan untuk rakyat Palestina akan terus dikemukakan sebagai bentuk komitmen dari Indonesia.
“Tidak hanya Palestina. Semua kita cover, termasuk jalan perdamaian India dengan Pakistan, dan Ukraina dengan Rusia,” ucap Legislator PKS ini.
“DPR mengangkat isu-isu krusial, termasuk pentingnya dukungan kolektif terhadap kemerdekaan Palestina, penguatan kerja sama ekonomi Islam, perlindungan komunitas Muslim minoritas, serta pemberdayaan perempuan di parlemen,” tambahnya.
Dalam konteks dunia Islam, Mardani berpendapat bahwa kolaborasi antarparlemen dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun solidaritas, menjembatani perbedaan, dan memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menghadapi tantangan zaman. Ia meyakini bahwa parlemen global memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas baik di tingkat nasional maupun regional.
“Dengan membawa tema ‘Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience’, Indonesia melalui DPR ingin menginspirasi negara-negara anggota PUIC untuk terus membangun kapasitas kelembagaan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menempatkan rakyat sebagai pusat dari seluruh kebijakan dan kerja parlemen,” pungkasnya.
