bogorplus.id – Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada kabupaten dan kota telah dihapus dalam pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Tindakan ini langsung mendapatkan kritik dari Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono.
Ono menyatakan bahwa pihaknya sudah mengeluarkan kritik terkait pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diadakan oleh Pemprov Jabar di Cirebon beberapa hari lalu. Menurutnya, kegiatan tersebut lebih bersifat seremonial.
“Karena tidak mungkin juga bahas detail terkait program-program. Hanya satu sampai dua jam saja,” terang Ono dalam sebuah video yang dibagikan melalui media sosial.
Politisi dari PDIP ini menambahkan bahwa acara itu lebih banyak diisi dengan pidato gubernur, bahkan terkesan menyindir DPRD.
“Malahan menyindir DPRD,” tegasnya.
Salah satu poin sorotannya adalah mengenai pengurangan bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota.
“Bupati wali kota pasti terbebani dicoretnya anggaran Rp 1,7 triliun bantuan keuangan ke kota kabupaten. Tersisa sekitar Rp 500 miliar. Itupun untuk jaminan kesehatan,” jelasnya.
Ono bertekad untuk berupaya mengembalikan anggaran tersebut, yang telah lama dibahas bersama Pejabat Gubernur sebelum Dedi Mulyadi dilantik. Ia juga merasa prihatin terhadap langkah Dedi Mulyadi yang begitu mudahnya mencoret anggaran.
“Ayo rakyat Jabar cerdas. Jangan sampai KDM sendirian coret-coret,” kata Ono.
Sementara itu, pencoretan bantuan keuangan itu dapat ditemukan dalam dokumen Peraturan Gubernur No 12 Tahun 2025. Di halaman 38 dokumen tersebut, tercatat bahwa belanja bantuan keuangan daerah provinsi untuk kebupaten dan kota awalnya direncanakan sebanyak Rp 1,772 triliun, namun kini tersisa Rp 528,325 miliar.
Tak hanya bantuan keuangan untuk kabupaten dan kota, pengurangan juga dialami oleh bantuan keuangan untuk desa, yang berkurang dari Rp 767 miliar menjadi Rp 697 miliar.
