bogorplus.id – Pemerintah saat ini sedang berupaya untuk menyelesaikan masalah truk Over Dimension Over Load (ODOL) atau truk yang berlebihan muatan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengumumkan rencana untuk memulai proyek percontohan di provinsi Riau dan Jawa Barat.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menjelaskan bahwa mereka telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) di Jawa Barat dan Riau. Dudy menyebutkan bahwa kedua provinsi tersebut secara sukarela menawarkan diri untuk dijadikan lokasi proyek percontohan dalam menangani truk obesitas.
“Kami kemarin kan ketemu, pertama kami ketemu dengan Gubernur Jawa Barat. Dia menawarkan untuk Jawa Barat dijadikan sebagai pilot project untuk penanganan ODOL. Kemudian juga kami kemarin ketemu dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Gubernur dan para bupatinya. Ini mereka juga berkomitmen bahwa mereka ingin ODOL segera dapat diselesaikan dan mereka bersedia menjadi pilot project untuk tempat penanganan ODOL,” ujar Dudy saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (8/5/2025).
“Kalau Jawa Barat, iya. Tapi kalau Riau bukan kecelakaan, tapi kerusakan jalan khususnya. Jadi itu sebabnya kedua provinsi itu menawarkan secara sukarela untuk menjadikan tempat sebagai pilot project,” terang Dudy.
Dudy melanjutkan bahwa untuk Riau masalah yang dihadapi bukan banya kecelakaan, tapi lebih kepada kerusakan jalan. Itulah alasan mengapa kedua provinsi tersebut secara sukarela menawarkan diri sebagai tempat pelaksanaan pilot project.
Berkenaan dengan penerapannya, Dudy menjelaskan bahwa mereka akan menempatkan alat pengukur berat truk di daerah-daerah tertentu. Menurutnya, metode ini sudah diterapkan di Jawa Barat.
“Kalau yang pilot project itu sementara seperti yang di Jawa Barat misalnya, ada di wilayah-wilayah tertentu di mana kita menempatkan alat pengukur. Jadi kita supaya si truk itu tidak langsung ke jalan. Jadi bisa kita cegah di hulunya. Karena kalau di hulunya, misalnya kita sudah lihat, kita timbang, ternyata dia kelebihan berat atau size-nya, dimensinya ternyata berlebih, itu kita cegah supaya dia tidak masuk ke jalan,” jelas Dudy.
Dudy menyadari bahwa kebijakan ini dapat memicu protes dari kalangan pengusaha, termasuk sektor logistik. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan relaksasi cukup lama terkait kebijakan ini. Awalnya, aturan zero ODOL direncanakan akan diterapkan pada 2023.
“Kalau keberatan mungkin ada. Tapi kalau kita, ini kan sebenarnya sudah lama. Diharapkan sebenarnya kan 2023 itu sudah zero ODOL. Jadi kita sebenarnya sudah memberikan relaksasi cukup lama kepada perusahaan. Ini yang kita coba terapkan lagi bahwa kebijakan zero ODOL ini akan kita lakukan,” ungkap Dudy.
Saat ditanya tentang dampak kebijakan tersebut terhadap ekonomi, Dudy menekankan bahwa keselamatan manusia tidak dapat diukur dengan hitungan ekonomi. Oleh karena itu, ia menargetkan agar pembahasan mengenai aturan Zero ODOL dapat diselesaikan tahun ini.
“Kita jangan dihadapkan antara perhitungan ekonomi dengan nyawa manusia. Tentunya kan, tidak ingin nyawa satu manusia dihitung dengan angka gitu kan. There is no number buat nyawa manusia. Secepat mungkin (selesai). (Tahun ini bisa) mungkin aja,” jelasnya.
Dudy menekankan keseriusan pemerintah dalam mengatur truk ODOL. Saat ini, pemerintah terus membahas kebijakan-kebijakan teknis di setiap kementerian terkait masalah ini.
“Nanti dari masing-masing Kementerian memberikan kebijakan-kebijakannya berkaitan dengan ODOL. Nanti akan lebih teknis lagi kira-kira yang keluar misalnya dari Kementerian Perhubungan haruskah mengeluarkan ketentuan-ketentuan lain, atau mungkin dari Kementerian Perindustrian berkaitan dengan dimensinya. Itu akan kita bahas secara detail-detail lagi,” tambah Dudy.
