bogorplus.id – Beberapa daerah di Jawa Barat (Jabar) sedang menjalankan program sekolah militer yang digagas oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Di Purwakarta, pada Kamis (1/5/2025), sebanyak 39 siswa yang terlibat dalam perilaku nakal dari berbagai sekolah dikirim ke Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9.
Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, menjelaskan bahwa program ini dimulai dengan serah terima siswa.
“Ya mulai hari ini kita serah terima, pertama orang tuanya menitipkan ke pemerintah daerah, kami serahkan ke Resimen Armed 1. Program ini dimulai ini jumlahnya ada 39, awalnya 40 orang tuanya datang, siswanya enggak datang, ini lagi dicari sama orang tuanya, Insya Allah akan dilatih di sini akan dibina,” ujarnya.
Saepul menekankan bahwa para siswa ini tetap melanjutkan pendidikan, meskipun dengan metode khusus yang bertujuan untuk membentuk karakter. Ia menyebutkan bahwa siswa-siswa ini terlibat dalam perilaku nakal, seperti bolos sekolah, tawuran, dan penggunaan narkoba.
“Mereka tetap bersekolah, hanya kelasnya aja yang pindah sementara, di sini mereka akan dibina kedisiplinannya, mentalnya diberikan motivasi. Mudah-mudahan selesai dari sini mereka ada perubahan yang lebih baik,” tambahnya.
Pada Senin (5/5/2025), kembali diberangkatkan 29 pelajar dari Purwakarta menuju markas TNI Rindam III/Siliwangi di Bandung. Saepul menjelaskan bahwa pelajar yang diberangkatkan adalah mereka yang sering begadang, bolos sekolah, serta terlibat dalam pergaulan bebas, termasuk merokok dan mengonsumsi minuman keras.
Sekertaris Daerah Pemerintah Provinsi Jabar, Herman Suryatman, menyatakan bahwa saat ini ada total 210 siswa yang sedang dibina di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Bandung Barat. Mereka berasal dari berbagai daerah di Jabar, seperti Purwakarta, Depok, Bogor, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Sukabumi. Program ini akan didukung oleh anggaran dari APBD Provinsi Jabar sebesar Rp 6 miliar, dengan target awal 900 siswa untuk gelombang pertama, sebanyak 350 siswa.
Di Kabupaten Sumedang, 40 siswa direncanakan akan dikirim ke Makodim 0610 Sumedang. Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, mengungkapkan bahwa peluncuran program tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (8/5/2025) dan akan dihadiri oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.
Namun, inisiatif ini tidak luput dari kritik. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, berpendapat bahwa mengirim siswa nakal ke barak TNI bukanlah langkah yang tepat. Menurutnya, TNI tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan pendidikan kewarganegaraan.
“Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education. Mungkin perlu ditinjau kembali, rencana itu maksudnya apa,” katanya.
Anggota Komisi X DPR, Bonnie Triyana, juga menyoroti bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan pendekatan militer. Ia menyarankan agar rencana ini dikaji lebih mendalam sebelum diimplementasikan, serta menekankan pentingnya pendekatan holistik yang memahami kondisi lingkungan dan keluarga siswa.
“Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah,” pungkasnya.
