bogorplus.id – Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menghapus sistem outsourcing pekerja. Untuk merealisasikan hal ini, ia telah memerintahkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan bertugas mencari cara untuk menghapus sistem tersebut.
Dewan ini direncanakan akan diisi oleh para pimpinan serikat buruh di tanah air.
“Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” tegas Prabowo dalam pidatonya di Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/5).
Meskipun demikian, ia mengingatkan para buruh untuk tetap realistis dan mempertimbangkan kepentingan para investor.
“Kalau mereka (investor) tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” jelasnya.
Prabowo juga menyetujui usulan para pemimpin serikat buruh untuk mengadakan pertemuan antara pekerja dan pemodal di Istana Bogor. Ia berencana menggelar pertemuan yang melibatkan 150 pimpinan buruh dan 150 pemimpin perusahaan.
“Saya akan mengatakan kepada para pengusaha ‘Saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri, tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Prabowo menyatakan bahwa negara juga tidak akan diam.
“Negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, bantuan tunai langsung kepada mereka penghasilan rendah,” sambungnya.
Ia juga menekankan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinannya telah menggelontorkan lebih dari Rp500 triliun untuk membantu rakyat miskin.
“Tapi sekarang masalahnya kita harus jaga, mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, tapi terima juga bantuan dan subsidi, ini gak benar! Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak,” tegasnya.
Dalam peringatan Hari Buruh, hanya tiga serikat buruh yang hadir dan berkumpul bersama Presiden Prabowo Subianto, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
Sementara itu, serikat buruh lainnya dan aliansi masyarakat sipil lainnya berkumpul di depan Gedung DPR RI untuk melakukan aksi demonstrasi.
