bogorplus.id – Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional, Dr. Adityawarman Adil sebagai Ketua DPRD Kota Bogor, menyampaikan betapa pentingnya sikap dalam berpihak pada kebijakan pemerintah terhadap para buruh.
kerja keras buruh tidak seharusnya dihargai hanya secara simbolis, tetapi harus diimbangi juga dengan perlindungan, peningkatan kesejahteraan, dan jaminan kehidupan yang layak.
“Semoga setiap tetes keringat para buruh berubah menjadi berkah bagi keluarga dan masa depan bangsa,” ungkap Adityawarman pada Kamis (1/5/2025).
Adityawarman juga menambahkan, negara, termasuk pemerintah kota sudah seharusnya merumuskan kebijakan yang serius dalam memberi dukungan kepada buruh, tidak hanya demi kepentingan industri atau pertumbuhan statistik semata.
Politisi dari PKS ini menggarisbawahi bahwa meski Kota Bogor telah mencapai kemajuan yang signifikan, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah mencapai 79,03 dan tingkat pengangguran turun menjadi 8,13 persen pada 2024, tetapi tantangan yang dihadapi oleh para pekerja, terlebih para pekerja yang berada di sektor informal, tetaplah besar.
210 ribu warga Kota Bogor tercatat bekerja di sektor ini tanpa kepastian upah yang layak, perlindungan sosial, maupun akses terhadap pelatihan keterampilan.
“Kita perlu mendorong transformasi sektor informal menjadi lebih formal dan terlindungi. Pemerintah harus memfasilitasi pelatihan kerja yang terarah, mendorong sertifikasi keterampilan, serta memberikan akses kepada jaminan sosial bagi semua pekerja,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya merevisi formula penghitungan upah minimum agar benar-benar mencerminkan kebutuhan hidup yang layak di kota seperti Bogor.
Selain itu, pendidikan kejuruan perlu diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja guna mengurangi jumlah pencari kerja yang berasal dari lulusan SMK dan SMA, yang saat ini mendominasi statistik pengangguran.
Di akhir pembicaraannya, Ketua DPRD Kota Bogor mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan Hari Buruh sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap keadilan sosial.
“Buruh adalah mitra sejajar dalam pembangunan. Jika kebijakan tidak berpihak kepada mereka, maka pembangunan kehilangan arah moralnya,” tutupnya.
