bogorplus.id – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, mengingatkan masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap potensi praktik haji ilegal menjelang musim haji 2025. Imbauan ini disampaikan setelah adanya komunikasi langsung dari Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia.
“Dua hari lalu saya dikontak langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Saudi Arabia melalui pesan pribadi. Mereka meminta pemerintah Indonesia turut serta dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang larangan penggunaan visa selain visa haji,” ungkap Hilman Latief di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, pada Senin (28/4/2025).
Menurutnya, Kerajaan Arab Saudi menemukan banyak kasus calon jemaah yang tertipu dengan janji keberangkatan haji menggunakan visa non-haji. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi haji yang telah ditetapkan.
“Banyak orang terlena, banyak yang tidak tahu, dijanjikan berangkat ke Tanah Suci padahal visanya bukan visa haji,” jelasnya.
Hilman juga menekankan bahwa Saudi sangat serius dalam menegakkan aturan ini guna menjaga kualitas layanan dan kelancaran ibadah haji tahun ini. Ia berharap masyarakat Indonesia dapat memahami pentingnya menggunakan visa resmi haji dan tidak tergiur dengan tawaran perjalanan menggunakan visa selain visa haji.
“Saudi ingin menunjukkan layanan terbaik di tahun ini. Mereka sangat disiplin dan ketat terhadap regulasi. Karena itu, kita diharapkan menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi, baik di Tanah Air maupun saat berada di Tanah Suci,” tambah Hilman.
“Ini pesan penting yang harus disampaikan kepada publik yang lebih luas,” tutupnya.
Seperti yang diketahui, Hilman Latief baru saja melepas Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi untuk tahun 1446 H di UPT Asrama Haji Jakarta. Sebanyak 388 petugas akan berangkat ke Arab Saudi hari ini. Jemaah haji dijadwalkan mulai berangkat ke Tanah Suci pada 2 Mei 2025, dengan jemaah gelombang pertama menuju Madinah hingga 16 Mei 2025.
