bogorplus.id – Visi Nusantara Maju menggelar Tadarus Demokrasi dihadiri oleh para pegiat Demokrasi diantaranya Jeirry Sumampow dari Komite Pemilih Indonesia, Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia, Joko Rohi dari Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia, Rafih Sri Wulandari seorang akademisi Universitas Langlang Buana, dan para narasumber lainnya.
Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat Nasional Visi Nusantara pada Rabu 26 Maret 2025 itu, berlangsung sangat meriah karena membahas isu politik dan demokrasi keterkinian dari Nasional hingga lokal.
Founder Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi menjelaskan masyarakat sipil harus mulai peduli dan kritis terhadap setiap kebijakan-kebijakan yang keluar di era Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
“Kita sebagai masyarakat sipil, harus mempersiapkan diri, memandang pemerintahan Prabowo-Gibran mau dibawa kemana, sehingga bisa menentukan sikap kita,” kata dia.
Era Prabowo-Gibran yang dinilai masih dibayangi oleh Joko Widodo, harus menjadi perhatian seluruh pihak agar Prabowo tidak patuh pada satu orang demi memajukan bangsa Indonesia.
“Misalnya, apakah kemudian, ketika hari ini betulkah Prabowo masih ada di bayang-bayang Jokowi. Jika begitu, Prabowo tidak bisa menentukan kebijakan sendiri,” jelas dia.
Isu lainnya, kata Yusfitriadi, soal revisi RUU TNI yang saat ini sudah sah menjadi UU TNI. Ia menilai, masyarakat sipil harus memahami secara keseluruhan soal UU yang dianggap bisa mengembalikan rezim orde baru itu.
“Apakah ini kemudian akan mengembalikan rezim orde baru? Ditambah dengan UU TNI, saya pikir ini masih perdebatan. Karena dibahas sembunyi-sembunyi, tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat,” jelas dia.
Yusfitriadi menilai, jika kebijakan-kebijakan pemerintah sudah tidak lagi mendengar aspirasi dan masukan dari rakyatnya sendiri. Maka, gerakan sipil harus mulai dikritalisasi.
“Kalau itu sudah terjadi maka harus ada kristalisasi gerakan masyarakat sipil, agar negara ini seimbang. Bukan untuk melawan atau menumbangkan rezim, tapi untuk membangun nalar kritis terhadap kondisi pemerintahan hari ini,” jelas dia.
Yusfitriadi menilai, nilai-nilai atau perbuatan para pemimpin negara yang sewenang-wenang ini, harus dipahami secara keseluruhan.
Yusfitriadi mengaku, akar dari kesewenang-wenangan para pemimpin bangsa, bermuara pada bagaimana mereka dipilih oleh masyarakat.
“Diturunkan kemudian pada teknisnya. Pantes pemilu nya seperti ini, dikendalikan oligarki, cukong-cukong masih tidak bisa lepas dari Pemilu. Nah masyarakat harus bersikap, apakah ini harus dipertahankan model (pemilu) seperti ini?,” jelas dia.
Sehingga, salah satu solusi untuk memperbaiki demokrasi yakni dengan merevisi undang-undang pemilu yang saat ini sudah masuk di Badan Legislasi DPR RI.
“Itu akan sangat relevan ketika RUU Pemilu akan segera dibahas karena sekarang sudah masuk Balegnas dan UU Pemilu akan segera dibahas,” tutup dia.
