bogorplus.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menginstruksikan percepatan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk tahun 2024 agar dapat diselesaikan paling lambat pada bulan Juni 2025. Sementara itu, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ditargetkan dapat rampung pada bulan Oktober 2025.
“Maka sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden, Bapak Presiden kemudian mengambil keputusan dan telah menyetujui untuk memberikan arahan sebagai berikut. Pertama, pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025, sedangkan untuk PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025,” ungkap Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers bertajuk “Pengangkatan CASN 2024” yang berlangsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, pada hari Senin.
Prasetyo menekankan perlunya tindak lanjut dalam pengangkatan CASN ini sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Selain itu, Presiden Prabowo juga memerintahkan untuk segera melaksanakan analisis dan simulasi, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan setiap pihak dalam memenuhi persyaratan yang ada. Hal ini bertujuan agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, Hadi menyampaikan bahwa Presiden mengingatkan seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam pelaksanaan manajemen ASN, khususnya dalam proses penerimaan PPPK tahun 2024.
“Kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir untuk proses penerimaan PPPK tahun 2024 ini sehingga diharapkan selanjutnya pengangkatan ASN dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tentunya sesuai dengan kebutuhan,” tegasnya.
Presiden juga menggarisbawahi bahwa proses ini tidak sekadar bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan, tetapi lebih pada memastikan bahwa kebutuhan pelayanan untuk masyarakat dapat terpenuhi secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Sebelumnya, pada Jumat (7/3), Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyatakan bahwa penyelesaian pengangkatan CASN 2024 memerlukan waktu yang cermat dan hati-hati. “Penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan Komisi II DPR RI dalam rapat dengar pendapat pada Rabu, 5 Maret 2025,” ujar Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/3).
Menurut Rini, data mengenai formasi, jabatan, dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut, karena sejumlah instansi pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan pengadaan CASN. Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkomitmen untuk menata hal ini agar pengangkatan CPNS dapat dilakukan secara serentak pada 1 Oktober 2025, serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 1 Maret 2026 untuk kedua tahap seleksi.
Sejalan dengan pertimbangan tersebut, BKN sedang mempersiapkan peta jalan untuk pengangkatan serentak CASN 2024 sebagai panduan bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, termasuk yang masih dalam proses seleksi.
Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan agar anggaran belanja pegawai tetap terjaga dan tidak terkena efisiensi. Kementerian PANRB meyakini bahwa anggaran untuk pegawai non-ASN, sesuai dengan basis data BKN, telah disiapkan oleh instansi masing-masing, sebagaimana diimbau oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB.
Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin menata hal tersebut sehingga memastikan pengangkatan serentak CPNS pada 1 Oktober 2025 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK (baik seleksi tahap 1 maupun tahap 2) pada 1 Maret 2026.
Dengan adanya pertimbangan tersebut, BKN sedang menyiapkan peta jalan pengangkatan serentak CASN 2024 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, termasuk juga bagi peserta yang saat ini masih mengikuti proses seleksi.
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memastikan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk anggaran yang mengalami efisiensi.
Kementerian PANRB meyakini bahwa anggaran bagi pegawai non-ASN (yang terdata pada basis data BKN) selama proses pengadaan PPPK tahun 2024 juga telah disediakan oleh instansi masing-masing, sebagaimana imbauan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB.
