bogorplus.id – Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor dengan Satpol-PP dikabarkan tidak seirama karena hasil inspeksi mendadak (Sidak) anggota komisi 1 ke sejumlah perusahaan tidak ditindaklanjuti oleh pasukan penegak Perda.
Alhasil, Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor memanggil Satpol-PP untuk mengklarifikasi kenapa hasil sidak yang diketuai Komisi 1, Irvan Maulana itu tidak ditindaklanjuti.
Kepala Satpol-PP Kabupaten Bogor, Cecep Iman Nagarasid menyebut, pihaknya bukan seolah-olah menolak rekomendasi sidak yang rajin dilakukan Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor ke sejumlah perusahaan.
“Ada miskomunikasi, kaitan dengan seolah-olah Satpol-PP men-cancle (meniadakan) kegiatan dewan, barusan diklarifikasi,” kata dia usai menemui jajaran anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, Rabu 26 Februari 2025.
Ia menjelaskan, penyegelan atau rekomendasi-rekomendasi hasil sidak dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, harus dilakukan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.
“Dijelaskan bahwa yang namanya penyegelan itu tidak bisa sembarangan, penyegelan itu produk hukum yang ada aturannya, ada Permendagri no 26 tahun 2020,” kata dia.
Ia menyebut, segala hal yang bersangkutan dengan produk hukum, harus dilakukan sesuai peraturan yang sudah.
“Bagaimana kita melakukan penyegelan, bagaimana APSN lain. Jadi semuanya yang dilakukan komisi 1 kita dukung. Tapi penyegelan ada tahapan yang harus kita lalui,” kata dia.
Ia menegaskan, Satpol-PP Kabupaten Bogor bukan tidak mengindahkan rekomendasi sidak. Namun, kata dia, Satpol-PP bertugas sesuai aturan-aturan yang berlaku.
“Jadi bukan (tidak) diindahkan, jadi semua yang dilakukan operasi langsung ke lapangan sidak oleh komisi 1 dan 3 kita akan respon, tapi ketika diperintahkan penyegelan kita akan melakukan SOP tahapan sesuai dengan Permendagri 26,” jelas dia.
“Ada tahapan disitu, pendalaman, pengecekan, pendalaman kajian perizinan yang ada, baru kita menyegel,” tutup .
