bogorplus.id– Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Budi Arie Setiadi menyatakan, bahwa pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) memberikan peluang strategis bagi koperasi untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).
“Keikutsertaan koperasi dalam mengelola tambang akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB),”katanya, Selasa (18/2).
Diketahu, pasal 51 UU Minerba menyebutkan bahwa WIUP dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, UMKM, atau badan usaha milik organisasi masyarakat keagamaan melalui mekanisme lelang atau pemberian prioritas.
Menkop menilai kebijakan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan pemanfaatan sumber daya alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Melalui koperasi, kita dapat mewujudkan hal tersebut,” tambahnya.
Selama ini, pengelolaan tambang banyak didominasi oleh korporasi besar, padahal konstitusi mengamanatkan agar sumber daya alam dikelola langsung oleh rakyat.
Dengan keterlibatan koperasi dalam sektor pertambangan, Menkop berharap peran koperasi sebagai pilar demokrasi ekonomi semakin kuat dan berdampak positif terhadap perekonomian nasional.
“Ini juga menjadi langkah konkret dalam mendorong asas keadilan dan kesetaraan bagi semua badan usaha, termasuk koperasi, untuk berperan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan,” kata Budi.
Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan berupa pelatihan, pendampingan teknis, dan akses pembiayaan yang memadai.
“Kami akan menyediakan pelatihan, pendampingan teknis, dan akses pembiayaan yang memadai,” ujarnya.
Kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga internasional juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing koperasi dalam sektor pertambangan.
“Kami mendorong koperasi untuk menjalin kemitraan yang strategis,” pungkas Budi.
